WahanaNews.co | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membeberkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dilakukan selama 90 hari.
Hal itu disampaikan Hasyim setelah Komisioner KPU bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (30/5).
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
"Ada titik temu apa yang dirancang oleh KPU dengan apa yang diharapkan presiden, yaitu akan digelar sekitar 90 hari," kata Hasyim dalam konferensi pers.
Menurut Hasyim, dengan durasi 90, kampanye diharapkan berjalan efisien dan efektif.
Dalam diskusi antara KPU, DPR, dan pemerintah, masa kampanye terlalu lama dikhawatirkan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
Baca Juga:
KPU Labura Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati di Rantau Prapat: Pastikan Dokumen Sah
"Ini pertimbangan utama masa kampanye soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang tidak berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya," tuturnya.
Sementara itu, Hasyim mengatakan kesepakatan masa kampanye antara KPU dan DPR sebelumnya yaitu selama 75 hari hanya untuk simulasi. Menurutnya, durasi masa kampanye 90 hari tidak bisa jadi solusi.
"Ada titik temu KPU, pemerintah, dan DPR soal durasi masa kampanye 90 hari tadi. Insya Allah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik," tegasnya.
Sebelumya, dalam rapat konsinyasi antara pemerintah, DPR, dan KPU, anggota DPR meminta masa kampanye Pemilu 2024 dipangkas menjadi 75 hari.
"Diminta seluruh fraksi DPR RI untuk disederhanakan menjadi 75 hari," kata anggota Komisi II DPR Rifqi Karsayuda, Sabtu (14/5/2022).
Rifqi menyampaikan DPR memberi dua catatan untuk pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pertama, perubahan mekanisme pengadaan logistik pemilu.
Pemerintah dan KPU diminta melakukan efisiensi produksi dan distribusi logistik pemilu.
Salah satu saran yang diberikan adalah pencetakan logistik di beberapa daerah guna memudahkan distribusi.
Saran kedua adalah penyusunan kodifikasi hukum acara pemilu. Rifqi berkata hal itu diperlukan agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. [rin]
