WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah memastikan penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan cepat dan tidak terkendala persoalan ketersediaan anggaran.
Menurutnya, kondisi masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan respons segera, terutama untuk membuka kembali akses menuju wilayah yang masih terisolasi serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Baca Juga:
Komisi VIII Dorong UPQ Ciawi Jadi Pusat Literasi Keagamaan Islam Inklusif
Lasarus menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) memiliki ruang untuk menggunakan anggaran yang tersedia guna mempercepat penanganan di lapangan.
Ia meminta agar pemerintah tidak terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika kondisi di lapangan membutuhkan tindakan segera.
Bahkan, apabila kebutuhan penanganan bencana ternyata melampaui alokasi awal sekitar Rp100 miliar, Lasarus mempersilakan Menteri PU menggunakan tambahan anggaran sesuai kebutuhan.
Baca Juga:
RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator dan Ciptakan Ekosistem Digital yang Adil
Menurutnya, keselamatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat.
“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V soal pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) APBN TA. 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan langkah yang telah dilakukan kementeriannya untuk menangani kebutuhan darurat di NTT.
Untuk sementara, Kementerian PU menggunakan anggaran yang telah tersedia agar pekerjaan di lapangan dapat tetap berjalan.
Dalam penjelasannya, Menteri PU menyebut berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, kebutuhan penanganan tersebut semestinya menjadi bagian dari pembiayaan yang ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki BNPB membuat pemerintah perlu mencari solusi agar penanganan bencana tidak berhenti atau mengalami keterlambatan.
Atas kondisi tersebut, Kementerian PU mengambil langkah dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia terlebih dahulu.
Langkah ini dinilai penting agar pekerjaan yang bersifat mendesak, khususnya pembukaan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dapat segera dilakukan.
Lasarus menilai percepatan penanganan sangat diperlukan karena kondisi di sejumlah wilayah terdampak masih cukup berat.
Komisi V DPR RI mendapatkan informasi bahwa masih terdapat daerah yang belum dapat dijangkau akibat kondisi infrastruktur maupun akses yang terdampak bencana.
Situasi tersebut menjadi perhatian karena keterisolasian wilayah secara langsung dapat memengaruhi proses distribusi bantuan.
Semakin lama akses belum terbuka, semakin sulit pula bantuan berupa kebutuhan pokok, air, maupun berbagai keperluan darurat lainnya dapat disalurkan kepada masyarakat.
“Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses. Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,” ujar legislator dati Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain akses transportasi, Lasarus turut menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan sumur bor sederhana sebagai salah satu alternatif untuk menyediakan sumber air dalam waktu relatif cepat.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, penyediaan air bersih tidak selalu harus menunggu pembangunan infrastruktur berskala besar.
Apabila kondisi geografis dan ketersediaan sumber air memungkinkan, teknologi sederhana dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, qsatu sumur sudah bisa jadi,” kata Lasarus.
Pengalaman tersebut, lanjutnya, dapat menjadi salah satu referensi yang dipertimbangkan pemerintah untuk diterapkan di wilayah terdampak bencana di NTT.
Namun, pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tanah, ketersediaan sumber air, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi.
Lasarus menilai solusi cepat seperti penyediaan sumur bor dapat menjadi langkah sementara sembari pemerintah mempersiapkan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih permanen.
Dengan demikian, kebutuhan mendasar masyarakat dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu seluruh proses pembangunan jangka panjang selesai.
Ia kembali menegaskan bahwa Komisi V DPR RI mendukung langkah Menteri PU dalam menangani kondisi darurat di NTT.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran tidak menghambat respons pemerintah terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.
Lasarus juga meminta agar setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal selama masa tanggap darurat.
Kecepatan membuka akses, mendistribusikan bantuan, serta menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dinilai harus menjadi prioritas sebelum pemerintah masuk ke tahap rehabilitasi dan pembangunan kembali secara lebih permanen.
Dengan dukungan anggaran dan koordinasi yang cepat, ia berharap wilayah-wilayah yang masih terisolasi dapat segera terhubung kembali sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat terdampak secara lebih merata.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
