WAHANANEWS.CO, Jakarta - Penambahan fasilitas dan peralatan pengujian untuk mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta program hilirisasi industri dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses sertifikasi produk sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Upaya tersebut juga dianggap penting untuk menjawab meningkatnya kebutuhan sertifikasi terhadap berbagai produk yang beredar di pasar Indonesia, baik hasil produksi dalam negeri maupun barang impor.
Baca Juga:
Komisi VII Gandeng JAFF Bahas Pengembangan Industri Film dan Ekonomi Kreatif Nasional
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Evita menyoroti usulan tambahan anggaran yang diajukan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).
Salah satu alokasi anggaran yang menjadi perhatian adalah pengadaan 145 unit alat uji yang akan digunakan untuk mendukung penerapan SNI dan memperkuat program hilirisasi industri di berbagai sektor.
Baca Juga:
Komisi VII DPR Dorong Industri Animasi dan Konten Digital Jadi Motor Baru Ekonomi Kreatif Indonesia
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu, keberadaan alat uji yang memadai sangat diperlukan mengingat kebutuhan sertifikasi SNI terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain untuk memastikan kualitas dan keamanan produk dalam negeri, fasilitas pengujian juga dibutuhkan dalam proses pengawasan terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia.
“Saya rasa ini penting karena sekarang sertifikasi SNI memang sudah dipusatkan di Kementerian Perindustrian. Apalagi untuk produk-produk impor. Kalau memang kita tidak memiliki peralatan yang memadai, tentu akan sulit,” ujar Evita.
