Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pengujian berpotensi menghambat proses sertifikasi yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas produk.
Kondisi tersebut juga berdampak pada lamanya waktu pelayanan sertifikasi yang selama ini menjadi salah satu keluhan dari kalangan pelaku usaha dan industri.
Baca Juga:
Komisi VII Gandeng JAFF Bahas Pengembangan Industri Film dan Ekonomi Kreatif Nasional
Menurutnya, penguatan kapasitas laboratorium pengujian melalui penambahan alat dan teknologi yang lebih modern akan membantu mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan akurasi hasil uji, serta memberikan kepastian layanan bagi dunia usaha.
“Sekarang saja sudah ada keluhan bahwa prosesnya lama. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena keterbatasan peralatan yang tersedia,” lanjutnya.
Selain mendukung pengadaan alat uji, Evita juga menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,592 triliun pada Tahun Anggaran 2027.
Baca Juga:
Komisi VII DPR Dorong Industri Animasi dan Konten Digital Jadi Motor Baru Ekonomi Kreatif Indonesia
Ia menilai sejumlah program yang diajukan kementerian merupakan kebutuhan nyata yang selama ini banyak disampaikan oleh pelaku industri dan pemerintah daerah saat Komisi VII DPR RI melakukan berbagai kunjungan kerja ke sejumlah wilayah.
Menurutnya, penguatan sistem standardisasi industri tidak hanya berkaitan dengan percepatan layanan sertifikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.
Infrastruktur standardisasi yang kuat akan membantu memastikan setiap produk yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan daya saing yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar global.
