WAHANANEWS.CO Jakarta – Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menekan potensi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Baca Juga:
Tanpa Naikkan Harga, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai April 2026
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyoroti peta jalan (roadmap) pengembangan teknologi informasi BPH Migas yang menargetkan implementasi sistem pengawasan nasional berbasis AI baru akan terlaksana pada 2028.
Menurutnya, persoalan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi sudah berlangsung secara masif sehingga membutuhkan langkah yang lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi.
Baca Juga:
Posko ESDM RAFI 2026 Resmi Ditutup, Pasokan Energi Dipastikan Aman dan Terkendali
"Salah satu roadmap pengembangan infrastruktur IT yang dipercaya bisa meminimalisir dari penyalahgunaan distribusi ini adalah fase tiga ya Pak, implementasi sistem nasional berbasis Artificial Intelligence Analytics yang baru akan dilaksanakan di tahun 2028," ujar Ratna.
Ratna mempertanyakan alasan penerapan teknologi tersebut baru dijadwalkan pada fase ketiga pengembangan.
Ia menilai percepatan implementasi sistem pengawasan menjadi penting agar praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi dapat dicegah sejak dini.
