"Nah, ini kan kita penyalahgunaannya atau penyelewengan distribusinya ini sudah sedemikian masif nih Pak Kepala. Kenapa kok roadmap-nya itu baru terlaksana di 2028?" tanyanya.
Ia menduga lambatnya implementasi sistem tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran.
Baca Juga:
Tanpa Naikkan Harga, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai April 2026
Karena itu, Komisi XII DPR RI menyatakan siap membantu mencarikan solusi apabila kendala utama memang berada pada aspek pembiayaan.
"Kalau misalnya Bapak bisa cerita kendalanya ke kami, mana tahu kami bisa membantu mencari solusi begitu," imbuhnya.
Berdasarkan paparan BPH Migas, pengembangan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga:
Posko ESDM RAFI 2026 Resmi Ditutup, Pasokan Energi Dipastikan Aman dan Terkendali
Pada fase pertama tahun 2026, pembangunan difokuskan pada Enterprise Data Warehouse di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Selanjutnya, fase kedua pada 2027 diarahkan pada perluasan integrasi data di wilayah tersebut.
Sementara itu, implementasi sistem pengawasan nasional berbasis AI dijadwalkan berlangsung pada fase ketiga pada 2028.
