WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar, La Ode Safiul Akbar, menilai bahwa kebijakan sumur minyak rakyat merupakan wujud nyata dari kebijakan energi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangan di Jakarta, Rabu (22/10/2025), ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi terobosan penting dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi meningkatkan produksi energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Baca Juga:
Pemerintah Kebut Program Listrik Desa: 1.285 Desa Ditargetkan Terang pada 2025
"Kebijakan sumur rakyat yang digagas Pak Bahlil adalah contoh konkret bagaimana sumber daya alam bisa menjadi alat pemerataan ekonomi. Program ini tidak hanya mendorong kemandirian energi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi," ujarnya.
Diketahui, kebijakan sumur rakyat diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Menurut La Ode, pendekatan sumur rakyat membuka ruang partisipasi masyarakat lokal, terutama koperasi dan BUMD untuk turut serta dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi skala kecil.
Baca Juga:
Kementerian ESDM: Pemakaian Etanol pada BBM Sejalan dengan Kemampuan Mesin Kendaraan RI
Dengan skema regulasi yang lebih sederhana, kebijakan tersebut memperkuat ekonomi daerah dan menghidupkan kembali aset energi yang selama ini tidak termanfaatkan.
"Sumur rakyat memberikan harapan baru bagi daerah penghasil minyak lama. Melalui pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal, tercipta efek ganda bagi ekonomi daerah dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi," tuturnya.
Program itu juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.
