"Program MBG ini memang program yang sangat mulia. Semua pasti mendukung programnya. Namun dalam perjalanannya memang banyak terjadi pelanggaran di sistem, tata kelola, lalu sasaran penerima manfaatnya juga tidak tepat," ujarnya.
Selain persoalan tata kelola, Lucy menyoroti pentingnya pemerintah memiliki ukuran yang jelas terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga:
Yahya Zaini Minta Pemerintah Pantau Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin Secara Berkelanjutan
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara berkala agar dapat diketahui sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia juga menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari aspek keamanan pangan hingga kesiapan strategi jangka panjang dalam mendukung visi pembangunan nasional.
"Banyak juga persoalan terkait pangan yang belum menjamin keamanannya. Lalu kemudian efektivitas penurunan stunting setelah menerima Makan Bergizi Gratis ini juga belum jelas. Belum ada mitigasi risiko menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Baca Juga:
Edy Wuryanto Desak Pemerintah Optimalkan Satgas PHK Cegah Gelombang Pemutusan Kerja
Lucy berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan Koalisi MBG Watch dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, Komisi IX DPR RI juga akan membawa berbagai catatan tersebut dalam rapat bersama BGN agar berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola, sistem pengawasan, serta manajemen pelaksanaan program.
Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya pembentukan Panitia Kerja Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
