WAHANANEWS.CO, Danau Toba - Status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) terancam dicabut, memicu keprihatinan dari berbagai pihak. MARTABAT Prabowo-Gibran mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah di sekitar Danau Toba, serta para tokoh Batak untuk segera bertindak guna memastikan kawasan tersebut tetap menjadi bagian dari jaringan Geopark Global UNESCO.
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pencabutan status Geopark Kaldera Toba akan menjadi kemunduran besar bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.
Baca Juga:
Dianggap Unsur Pemersatu Etnis, Budaya Sarapan di Malaysia Masuk Daftar Warisan UNESCO
“Kami meminta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret dalam memenuhi kriteria yang dipersyaratkan UNESCO. Ini bukan sekadar status, tetapi juga menyangkut citra nasional dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Tohom, Sabtu (25/1/2025).
Seperti diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapatkan peringatan kartu kuning dari UNESCO pada September 2023 karena belum memenuhi sejumlah kriteria.
Status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) terancam dicabut, memicu keprihatinan dari berbagai pihak. [WahanaNews.co/Istimewa].
Baca Juga:
Reog Ponorogo Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO
Beberapa kelemahan yang disoroti antara lain kurangnya gerbang, monumen, dan panel interpretasi di berbagai titik kawasan Kaldera Toba, serta minimnya konservasi situs geologi yang seharusnya menjadi daya tarik wisata berbasis geopark.
Menurut Tohom Purba, pencabutan status ini harus dicegah dengan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Utara, bupati, dan wali kota di kawasan Danau Toba harus menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan status Geopark Kaldera Toba. Begitu juga para tokoh adat dan budaya Batak, mereka harus bersatu dalam memperjuangkan warisan ini,” tegasnya.
