WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait, meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan program 3 juta perumahan rakyat.
Ara juga mengatakan, pihaknya akan menggarap lahan bekas korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk dijadikan perumahan rakyat.
Baca Juga:
Ultimatum Pemerintah: Lippo Wajib Tuntaskan Masalah Meikarta Sebelum 23 Juli 2025
"Betul, memang kami sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang," ujar Ara dikutip dari Tirtoid, Selasa (18/3/2025).
Lahan tersebut, lanjut Aria, akan dijadikan pemukiman untuk masyarakat menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah.
Menurut Ara, area tersebut, merupakan daerah yang sangat bagus untuk dijadikan perumahan. Terlebih pada wilayah tersebut belum ada rumah yang terbangun.
Baca Juga:
Maruarar Sirait Minta Lahan Milik BUMN Bisa Dibangun Rumah Rakyat
"Kemudian juga kami sudah lihat beberapa daerah, misalnya di Bekasi, itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat, karena di situ sudah ada ratusan rumah di atasnya," ungkapnya.
"Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun," tambahnya.
Selain itu, Ara juga mengatakan akan segera bersurat kepada KPK untuk meminta izin penggarapan lahan tersebut.
