Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan.
"Reformasi birokrasi itu bagian dari urat nadi pelayanan publik. Pencapaian tujuan, program prioritas harapan masyarakat itu akan berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik pula," ucapnya.
Baca Juga:
Gebyar Pelayanan Prima 2024, Sumedang Kembali Bawa Pulang Penghargaan Bergengsi
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan skala prioritas menjadi hal wajib yang harus ditentukan oleh kepala daerah, khususnya di Provinsi Kepri.
Hal tersebut dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelayanan dan pembangunan fasilitas publik, terdapat keterbatasan dalam anggaran, kekuasaan, hingga kewenangan yang dimiliki daerah.
"Banyak yang penting, namun kita harus mendahulukan yang genting," jelasnya.
Baca Juga:
Menpan RB Ungkap Penyebab Jadwal PNS Pindah ke IKN Mundur Hingga Januari 2025
Anas juga berpesan kepada jajaran ASN di semua kabupaten/kota se-Provinsi Kepri agar dalam hal pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik, pemerintah daerah harus mengutamakan kearifan lokal dari daerahnya.
Dia mengatakan diferensiasi atau pembedaan juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah.
"Buatlah diferensiasi. Tidak usah fotokopi daerah lain, karena ruh daerah tersebut ada di dalam kearifan lokalnya. Mari kita membangun daerah dengan hati dan kearifan lokalnya," kata Anas. [Tio]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
