WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E. Aminudin Aziz guna membahas penguatan organisasi serta tata kelola kelembagaan Perpustakaan Nasional.
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya peningkatan kualitas layanan informasi dan penguatan budaya literasi masyarakat melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Baca Juga:
Kementerian PANRB Dorong Keberlanjutan Layanan MPP, Fokus Wilayah Terdampak Bencana
Audiensi yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (3/2/2026) ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan kelembagaan Perpustakaan Nasional dengan arah reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menekankan pentingnya penataan kelembagaan dan tata laksana sebagai fondasi utama transformasi tata kelola pemerintahan ke depan.
“Sebagai langkah awal penataan kelembagaan supaya difokuskan pada penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN dan peningkatan efektivitas layanan berbasis digital,” ujarnya saat menerima audiensi Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz di Jakarta, Selasa, (3/2/2026).
Baca Juga:
Kementerian PANRB Perkuat Reformasi Birokrasi 2025, Dorong Birokrasi Agile dan Berdaya Saing
Arahan tersebut sejalan dengan penegasan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa negara tidak akan memiliki daya tahan maupun daya saing tanpa tata kelola yang baik serta kelembagaan yang kuat.
Oleh karena itu, transformasi tata kelola diarahkan untuk membangun birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan global.
Lebih lanjut, Menteri Rini menegaskan bahwa Perpustakaan Nasional memegang peran strategis sebagai pusat pengelolaan pengetahuan nasional sekaligus penggerak utama pengembangan budaya literasi.
