Integrasi tersebut mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari perencanaan program, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam konteks ini, penerapan network governance menjadi kunci penting, di mana setiap instansi pemerintah berperan sebagai bagian dari jejaring yang saling terhubung dan menguatkan.
Baca Juga:
Pemerintah Dorong Partisipasi Publik Lewat SKM dan SP4N-LAPOR! untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan
Dengan pendekatan tersebut, tanggung jawab atas hasil pembangunan tidak lagi dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintahan.
“Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelas Menteri Rini.
Menteri Rini juga mengingat kembali pesan Presiden yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Optimal Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026
Birokrasi dituntut menjadi lebih responsif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kesiapan untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan pemerintahan.
Penguatan kapasitas ASN dinilai menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional.
