"Kalau secara praktik, mereka tidak kompeten di bidang ini, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Ardi.
"Butuh profesionalisme dalam pengelolaan data. Butuh SDM yang handal, mumpuni, dan mengerti tugas serta tanggung jawabnya," tambah Ardi.
Baca Juga:
DPRD Surabaya Dukung Peningkatan Fungsi Balai RW oleh Pemkot Surabaya
Selanjutnya, pemerintah juga harus memahami risiko menggabungkan NIK dengan NPWP. Ia mengibaratkan, pemerintah sedang menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sehingga jika keranjangnya pecah, semua telur akan hancur.
"Bukan terletak pada hukum dan teknologi, SDM-nya yang harus disiapkan untuk minimalisir risiko yang ada," ucapnya.
Pemerintah juga harus mensosialisasikan kebijakan ini kepada wajib pajak dan semua masyarakat yang menggunakan layanan publik. Mereka, kata Ardi, harus bisa menjaga kerahasiaan data sendiri.
Baca Juga:
Gubernur Kalteng Ajak Pengurus Pemuda Katolik Berkarya dan Bangun Masyarakat Makmur
"Program NIK NPWP ini akan berhasil jika semua unsur itu terpenuhi," pungkasnya. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
