Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menekankan pentingnya peran Kementerian Pariwisata dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang menghambat pengembangan destinasi wisata.
Menurutnya, kementerian tidak cukup hanya berfokus pada promosi dan pemasaran destinasi, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang menjembatani komunikasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Geledah Rumah Siti Nurbaya, Kejagung Temukan Dokumen Aliran Suap Ratusan Miliar
Dengan peran yang lebih aktif tersebut, diharapkan berbagai kendala yang selama ini menghambat masuknya investasi dapat segera diatasi sehingga pengembangan kawasan wisata di daerah dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Novita berpandangan bahwa penyelesaian persoalan regulasi merupakan langkah penting untuk memperluas pemerataan pembangunan sektor pariwisata.
Pengembangan industri wisata, menurutnya, tidak boleh hanya terpusat pada destinasi-destinasi unggulan yang sudah mapan, tetapi juga harus mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah yang memiliki potensi besar.
Baca Juga:
Alih Fungsi Sawah Diperketat, Pemerintah Ancam Sanksi Pidana hingga 5 Tahun Penjara
Selain menyoroti masalah alih fungsi lahan, Novita juga menekankan perlunya dukungan fiskal yang lebih kuat bagi pemerintah daerah.
Ia menilai daerah membutuhkan ruang yang lebih fleksibel untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru berbasis pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.
Menurutnya, sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional apabila hambatan investasi dapat diminimalkan dan pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola serta mengembangkan potensi wisata yang dimiliki.
