OJK Perpanjang Penundaan Cicilan Kredit, Perusahaan Multifinance Menjerit

Redaksi - Nasional

Rabu, 21 Oktober 2020 - 09:07 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Berbeda dengan para pelaku perbankan, perusahaan-perusahaan pembiayaan (multifinance) mengkhawatirkan dampak dari kebijakan OJK memperpanjang penundaan pembayaran cicilan kredit (restrukturisasi) akibat pandemi Covid-19 ini terhadap kondisi keuangannya.

Direktur Independen Adira Finance, I Dewa Made Susila,mengungkapkan, di tengah krisis ini, kesusahan itu tak hanya dialami debitur, tetapi juga oleh penyalur pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengingatkan, perusahaan pembiayaan memiliki beban pinjaman kepada pihak ketiga atau bank.

Baca Juga:

Teror Pinjol Sasar Nafa Urbach, Begini Kronologinya

Jika terlalu lama tak menerima pemasukan, bisa saja perusahaan pembiayaan mengalami gagal bayar ataudefault.

"Artinya, proses restrukturisasi kan tetap berlangsung untuk konsumen. Kalau perusahaan pembiayaan enggak bayar, kandefault.Jadi, sangat perlu juga memperhatikan kebutuhan perusahaan pembiayaan," katanya kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Oleh karena itu, ia berharap OJK dapat melakukan modifikasi terhadap ketentuan restrukturisasi tersebut pada tahun depan, sehingga tak hanya meringankan beban debitur, tapi juga memperhatikan kelangsungan ekosistem industri.

Baca Juga:

Waspada! Ini Cara Mendeteksi Pinjol Ilegal

Dia menyebut, per September lalu, sudah ada Rp 18,6 triliun pinjaman yang direlaksasi dari 812 ribu debitur. Angka tersebut merupakansepertigadari portofolio Adira Finance.

Direktur Keuangan PT Mandiri Tunas Finance (MTF), Armendra, mengaku mendukung langkah OJK memulihkan perekonomian nasional. Namun, ia memberi catatan agar mekanisme perpanjangan tak berupa "libur bayar".

Ia berharap akan ada keringanan yang diberikan untuk kreditur yang juga merasakan dampak dari pandemi. Ia mengusulkan agar relaksasi diberikan dalam bentuk pembayaran sebagian dari pokok terutang (partial payment).

Pasalnya, mekanisme "libur bayar" yang telah diberikan selama ini diakuinya memberatkan likuiditas perusahaan.

"Karena untuk membantu likuiditas kami, lantaran ada kewajiban membayar kepada kreditor," katanya.

Dia menyebut, pihaknya berada di posisi yang sulit, karena diharuskan memberikan relaksasi kepada debitur, tapi juga tetap membayar kewajiban, seperti pinjaman dari bank atau pun obligasi jatuh tempo. Belum lagi biaya operasi.

Sebagai gambaran, untuk Mandiri Tunas Finance, jumlah restrukturisasi yang telah dilakukan per September 2020, adalah sebesar Rp 13,7 triliun, dengan jumlah debitur 70,652 orang. Jumlah tersebut di atas 30 persen dari total debitur perusahaan.

Meski hingga saat ini likuiditas disebutnya masih terjaga, rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) naik menjadi 2,54 persen pada September 2020. Bahkan, pada puncaknya, NPF sempat membengkak menyentuh 3,71 persen pada Juni 2020.Sebagai catatan, pada kondisi normal, NPFpada Desember lalu cuma 1,18 persen.

Selama pandemi, pihaknya lebih selektif dalam memberikan kredit baru. Kredit baru yang disalurkan selama pandemi berada di kisaran 45 persen. Ini juga dipengaruhi oleh lesunya permintaan.

Terakhir, ia berharapOJKmemerhatikan keseluruhan ekosistem pembiayaan.

"Dalam ekosistem pembiayaan, banyak yang terlibat. Ada nasabah,multifinance, sisi asuransi, sisibiller. Jadi, prinsipnya, harus ada satu kesatuan pemulihan ekonomi yang saling berkaitan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menyarankan para perusahaan pembiayaan untuk mengajukan keringanan dari pihak ketiga jika restrukturisasi diperpanjang dan dirasa memberatkan keuangan perusahaan.

"Kalau buat debitur, diberikan napas. Perpanjangan kan bukan berarti debitur tidak membayar apa-apa. Kebanyakan yang direstrukturisasi, yang saya ketahui, bunga tetap dibayar," katanya.

Meski tak dapat memukul rata seluruh perusahaan karena sistem restrukturisasi yang dilakukan berbeda-beda, secara keseluruhan, ia menyebut restrukturisasi memukul likuiditas sekaligus mengangkat NPF industri.

Dia mencatat, pada Agustus lalu, NPF industri secara kotor berada di kisaran 5,2 persen, turun dari Juli 2020 yakni 5,6 persen. Pada keadaan normal, dia bilang NPF berada di kisaran 2 persen. Sedangkan, laba industri merosot 56 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Diketahui, Ketua OJK, Wimboh Santoso, memastikan perpanjangan program restrukturisasi yang tertuang dalam Peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Sejak awal, kebijakan penundaan cicilan kredit masyarakat tersebut memang didesain bisa diperpanjang jika diperlukan.

"Memang perlu diperpanjang. Silakan, kalau ada nasabah yang sudah jatuh tempo, kalau memang mau direstrukturisasi, direstrukturisasi saja, dan masih berlaku sampai Februari 2021. Bahkan, mungkin ada perpanjangan lebih dari itu," katanya, saat berbicara dalam webinar Capital Market Summit Expo, Senin (19/10/2020).

Adapun total restrukturisasi di lembaga pembiayaan (multifinance), hingga 13 Oktober 2020, tercatat mencapai Rp 175,21 triliun. Kabar baiknya, jumlah pengajuan restrukturisasi mulai berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. [qnt]

Tag:

OJK