WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus memperkuat implementasi MPP Digital sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan sistem layanan yang lebih terintegrasi, cepat, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga:
Pemerintah Percepat Relokasi Warga Bantaran Rel, Targetkan 800 Unit Hunian Baru
Transformasi ini tidak hanya berfokus pada penyatuan layanan dalam satu lokasi, tetapi juga pada perubahan mendasar dalam cara birokrasi melayani masyarakat.
Pelayanan publik diharapkan semakin efisien, transparan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna layanan.
“MPP merupakan pendekatan transformasional yang tidak hanya menyatukan layanan, tetapi juga menyederhanakan proses dan menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih responsif,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (2/4/2026).
Baca Juga:
Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik Triwulan II 2026 Tetap
Ia menjelaskan bahwa keberadaan MPP tidak hanya sekadar mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat.
Lebih dari itu, MPP mencerminkan perubahan paradigma birokrasi menuju pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Kehadiran MPP tersebut dinilai mampu mempermudah akses layanan publik, memberikan kepastian waktu dan biaya, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Meski demikian, Otok mengingatkan agar seluruh instansi pemerintah, khususnya penyelenggara layanan publik, tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan agar terus berkembang sesuai harapan publik.
“Suara masyarakat adalah harta karun yang berharga bagi instansi pemerintah jika kita ingin memuaskan masyarakat,” imbuhnya.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih inklusif, nyaman, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Hal ini menjadi nilai tambah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, penguatan MPP Digital menjadi komponen penting dalam sistem pelayanan publik modern.
Melalui platform digital, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan secara daring tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga proses menjadi lebih praktis dan efisien.
“Dengan demikian MPP tidak hanya hadir sebagai tempat, tapi juga sebagai sistem layanan yang terintegrasi. Sehingga diperlukan pula penguatan MPP digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelayanan publik modern,” jelasnya.
Otok juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MPP sangat bergantung pada sejumlah faktor penting, di antaranya komitmen pimpinan daerah, sinergi antarinstansi, serta kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Selain itu, inovasi berkelanjutan juga diperlukan agar pelayanan publik dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama turut menyampaikan komitmennya dalam mendukung proses digitalisasi layanan di daerahnya.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Gianyar dikembangkan secara mandiri.
“Kami mengembangkan aplikasi secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak lain, terutama dalam hal integrasi data. Hal ini kami lakukan agar pelayanan publik dapat diberikan secara optimal, dengan terus memperhatikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat di Gianyar,” pungkasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat luas.
Selain itu, layanan juga diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
