WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menegaskan perlunya langkah-langkah antisipatif yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi dampak dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.
Menurutnya, kebijakan yang mengikuti pergerakan harga energi di pasar internasional tersebut harus diimbangi dengan berbagai program yang mampu menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.
Baca Juga:
Dewan Energi Nasional Ungkap Pemicu di Balik Kenaikan Harga BBM Pertamax Cs
Pernyataan tersebut disampaikan Sartono saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai bahwa penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari akibat dinamika pasar global dan meningkatnya harga energi dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Sartono mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan secara cermat berbagai dampak lanjutan yang dapat muncul akibat kenaikan harga BBM, terutama terhadap tingkat inflasi, biaya distribusi barang dan jasa, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga:
Harga BBM Pertamax Cs Naik, Dewan Energi Nasional Ungkap Penyebabnya
“Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah antisipasi ke depan. Selain menjaga kondisi fiskal negara agar tetap sehat, kebijakan ini juga memiliki implikasi lain yang perlu dipersiapkan dengan baik, terutama program-program untuk mengurangi beban masyarakat,” jelasnya dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (11/06/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa penyesuaian harga BBM dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi yang berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat luas, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang matang agar dampaknya tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih besar.
