Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo (duduk kedua dari kanan) bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, dan Danrem 131/Stg, mempimpin rapat koordinasi penanganan bencana banjir bandang Sitaro pada Kamis (8/1/2026) di Media Center Kantor Bupati Sitaro.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK menekankan pentingnya percepatan transisi dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan.
Baca Juga:
Prabowo: Pemimpin Harus Kuat Dihujat, Kerja Tak Boleh Surut
Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan korban secara menyeluruh dan terperinci, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, agar kebutuhan khusus mereka dapat segera terpenuhi.
Selain pendataan korban, rapat juga menyoroti pentingnya penilaian tingkat kerusakan bangunan secara detail, terutama bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Bangunan yang dinilai berada di zona berisiko tinggi dan tidak layak huni ke depan direkomendasikan untuk direlokasi.
Baca Juga:
Bupati Taput Perjuangkan Dukungan Pemerintah Pusat Pembangunan 224 Rumah Korban Terdampak Bencana
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan relokasi yang aman dan sesuai dengan kajian risiko bencana.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB menyampaikan bahwa BNPB akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo (duduk kedua dari kanan) bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, dan Danrem 131/Stg, mempimpin rapat koordinasi penanganan bencana banjir bandang Sitaro pada Kamis (8/1/2026) di Media Center Kantor Bupati Sitaro.
