Dalam rapat terbatas tersebut, lanjut Airlangga, Presiden Prabowo juga membahas keberlanjutan sejumlah program lintas sektor yang akan berjalan pada 2026.
Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung guna memastikan kesinambungan program prioritas nasional.
Baca Juga:
PLN dan Pemerintah Dukung Penuh Electricity Connect 2025, Wujudkan Ekosistem Energi Hijau
“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sampai 2027. Kemudian PPH 21 (Pajak Penghasilan-21) untuk pariwisata dan padat karya. Kemudian PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
Presiden menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hilirisasi serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.
Baca Juga:
Bonus Demografi Jadi Peluang, Pemerintah Bangun Hub Inovasi Nasional
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) terkait dengan revitalisasi tambak pantura yang 20 ribu hektare. Pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT (Nusa Tenggara Timur). Modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis),” papar Airlangga.
Ia menambahkan, seluruh kementerian telah menyampaikan laporan pelaksanaan program unggulan masing-masing dan akan terus memantau realisasinya hingga akhir 2025.
Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
