WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus mematangkan langkah strategis dalam menyiapkan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Upaya ini dilakukan agar setiap program unggulan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Baca Juga:
Kementerian PANRB Perkuat Reformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Warga
Dalam rangka mempercepat realisasi program tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan lintas instansi pemerintah.
Koordinasi yang kuat diyakini mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan dampak program yang dirasakan masyarakat di berbagai sektor.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa langkah pemenuhan SDM ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh agenda prioritas Presiden dapat dikawal secara optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Menteri PANRB Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan untuk Dukung PHTC Presiden
“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” jelas Rini dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Pemenuhan SDM untuk Mendukung PHTC di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC difokuskan pada sejumlah klaster utama. Klaster tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pengembangan Kampung Nelayan, sektor pendidikan, serta sektor kesehatan.
Setiap kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster diminta segera menindaklanjuti proyeksi kebutuhan SDM agar implementasi program dapat berjalan tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menekankan bahwa seluruh program PHTC harus mampu memberikan dampak yang luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama yang erat antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar program-program prioritas dapat terlaksana secara maksimal.
Lebih lanjut, Rini Widyantini menyampaikan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan PHTC tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada pendekatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
Ia menilai pendekatan collaborative dan network governance menjadi kunci untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan dapat bergerak selaras, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan pendekatan tersebut, setiap instansi diharapkan menjadi bagian dari jejaring kerja yang saling menguatkan.
Hasil pembangunan pun tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.
Tidak hanya itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi perhatian utama guna menjaga kualitas dan profesionalitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” tegas Rini.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
