WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritisi lambannya realisasi penyaluran bantuan pangan (Banpang) untuk periode Februari–Maret 2026.
Ia menilai keterlambatan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya harga sejumlah komoditas pokok di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:
Stok Beras Tembus 5 Juta Ton, DPR Nilai Ketahanan Pangan RI Makin Kuat
Menurut Alex, dari total alokasi bantuan yang mencapai 664,8 ribu ton beras serta 132,9 ribu kiloliter minyak goreng yang ditujukan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), hingga kini realisasi distribusinya baru mencapai 23,46 persen.
Capaian tersebut dinilai jauh dari target dan berdampak pada efektivitas intervensi pemerintah dalam menekan gejolak harga.
“Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan, jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya,” kata Alex melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
DPR Dorong Percepatan DDT Usai Kecelakaan Bekasi Timur, Tekankan Pemisahan Jalur Kereta
Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi bantuan pangan berpotensi melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng terjadi di 224 kabupaten/kota pada pekan keempat April 2026.
Angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat di 207 kabupaten/kota.
Alex juga menilai alasan kenaikan harga kemasan plastik akibat krisis global tidak bisa dijadikan pembenaran atas lambannya penyaluran bantuan.
Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tersebut baru terjadi menjelang akhir April, sementara periode distribusi bantuan sudah ditetapkan sejak Februari dan Maret.
“Harga plastik baru melonjak naik dalam pekan-pekan terakhir April 2026 ini. Sementara, jumlah penerimanya, kan sudah ditentukan untuk periode Februari dan Maret 2026,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pengadaan bantuan pangan semestinya telah dilakukan jauh sebelum batas akhir penyaluran, sehingga tidak ada alasan keterlambatan distribusi.
Ia pun mengingatkan agar pihak terkait tidak melempar tanggung jawab atas kegagalan tersebut.
“Artinya, tak tepat juga ‘cuci tangan’ kegagalan dalam penyaluran ini, dengan alasan kenaikan harga kemasan plastik yang baru terjadi dalam pekan-pekan terakhir April ini,” tegas Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI itu.
Selain minyak goreng, Alex mengungkapkan bahwa tekanan harga juga mulai terjadi pada komoditas pangan lain.
Data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga telah meluas ke lebih dari separuh wilayah Indonesia, menandakan adanya tekanan inflasi pangan yang semakin meluas dan perlu segera diantisipasi.
Menyikapi kondisi ini, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur guna mempercepat penyaluran bantuan sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.
“Naiknya harga beras dan minyak goreng, kemudian disusul gula merupakan alarm bagi pemerintah, untuk segera berbenah. (Jadi) cermatlah membaca data perkembangan di lapangan, tak sekadar data-data yang disampaikan staf di meja kerja,” pesan Legislator Dapil Sumatera Barat I itu.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
