WAHANANEWS.CO, Jakarta – Persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang akan digelar pada 14 Agustus 2026 terus dimatangkan.
Hingga Rabu (12/8/2026), tingkat kesiapan seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut telah mencapai sekitar 90 persen.
Baca Juga:
Sobirin Hutabarat sampaikan Apresiasi ke DPR RI tentang Revisi Rancangan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI saat ini masih melakukan finalisasi terhadap berbagai kebutuhan penyelenggaraan acara.
Selain memastikan kesiapan teknis, ketiga kesekjenan juga menggelar gladi kotor yang melibatkan seluruh pengisi acara sebagai bagian dari tahapan persiapan sebelum pelaksanaan.
Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengatakan gladi kotor tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap tahapan acara dapat berlangsung sesuai susunan kegiatan dan tata laksana yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
Andhika Satya Wasistho Ingatkan Bahaya Pembajakan IP yang Ancam Kreativitas Anak Muda
"Hari ini kami dari ketiga kesekjenan MPR, DPR, dan DPD melakukan gladi kotor dengan seluruh pengisi acara untuk pelaksanaan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama," kata Suprihartini dikutip dari situs resmi DPR RI, Jumat (12/08/2026).
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB.
Agenda tersebut akan dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI bersama sejumlah tamu undangan.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara.
Sementara itu, pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memaparkan capaian pembangunan pemerintah.
"Pada Sidang Tahunan MPR RI, Bapak Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sedangkan untuk Sidang Bersama DPR dan DPD RI, nanti Bapak Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga capaian-capaian pembangunan," jelasnya.
Setelah rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI selesai, agenda kenegaraan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI.
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan dimulai pada pukul 14.30 WIB.
Dalam forum tersebut, Presiden akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027, yang disertai nota keuangan serta sejumlah dokumen pendukung.
"Untuk rapat paripurna RAPBN, Bapak Presiden akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen-dokumennya," ujar Suprihartini.
Suprihartini menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis untuk mendukung seluruh agenda tersebut masih terus disempurnakan.
Mengingat pelaksanaan acara tinggal beberapa hari lagi, pihaknya optimistis tingkat kesiapan yang saat ini berada di kisaran 90 persen dapat segera mencapai tahap final.
"Kami perkirakan sudah mencapai sekitar 90 persen, mungkin besok sudah bisa 100 persen, karena besok sudah akan dilakukan lagi gladi bersih. Mudah-mudahan semua acara, semua rangkaian acara ini dapat kita laksanakan sesuai dengan rencana," katanya.
Selain aspek teknis penyelenggaraan, faktor keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar Kompleks Parlemen turut menjadi perhatian dalam persiapan.
Pengamanan lokasi dan pengaturan lalu lintas akan dikoordinasikan bersama aparat keamanan, termasuk kemungkinan penerapan rekayasa lalu lintas maupun pengaturan akses di sejumlah ruas jalan.
Informasi mengenai ruas jalan yang kemungkinan ditutup sementara serta jalur yang masih dapat dilalui masyarakat akan disampaikan melalui kanal informasi yang telah dipersiapkan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyesuaikan aktivitasnya selama berlangsungnya rangkaian agenda kenegaraan.
"Biasanya akan ada pengaturan keamanan dan lalu lintas oleh pihak keamanan, baik Polri maupun pihak-pihak yang lain. Pasti ini akan mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat," tuturnya.
Menurut Suprihartini, koordinasi dengan seluruh pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan pengamanan dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan Kompleks Parlemen tetap menjadi pertimbangan dalam pengaturan selama kegiatan berlangsung.
Untuk kesiapan fasilitas gedung, dekorasi, serta berbagai unsur pendukung lainnya, Suprihartini menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
Seluruh aspek tersebut dipastikan terus dipantau agar tidak ada kebutuhan penting yang terlewat menjelang pelaksanaan.
Dengan seluruh persiapan yang kini memasuki tahap akhir, ketiga kesekjenan menargetkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat rampung sebelum hari pelaksanaan.
Gladi bersih yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026 akan menjadi tahap akhir untuk memastikan seluruh rangkaian acara siap dilaksanakan pada 14 Agustus 2026 sesuai dengan rencana.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
