Anggota
Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan, negara berkewajiban menjamin ketersediaan stok pangan nasional.
"Mengingat
itu adalah amanat konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara dan pangan
adalah hak asasi manusia," kata Firman, Jumat (19/3/2021),
dikutip dari laman dpr.go.id.
Baca Juga:
Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras
Lagi
pula, katanya, impor beras itu bukan untuk langsung didistribusikan tapi akan
dijadikan cadangan.
"Impor
ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar
dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu
terjadi devisit pasokan di masyarakat," kata Firman.
Sementara
itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto
Kristiyanto, mengatakan, partainya secara terang-terangan menolak
kebijakan impor beras.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024
Kebijakan
tersebut dinilainya justru menjadi beban Presiden Jokowi yang sedang
mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri.
"Memaksakan
impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan
Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama
mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," kata Hasto, dalam
keterangannya, Senin (22/3/2021).
"Nusantara
begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya
membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu
dilakukan," ucap Hasto.
