Menyikapi
polemik impor beras tersebut, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI),
Irwansyah, mengatakan, klaim yang paling benar adalah keberpihakan pada
kesejahteraan masyarakat.
Namun,
ia menjelaskan, masing-masing lembaga tersebut memiliki keberpihakan pada
kesejahteraan kelompok masyarakat yang berbeda-beda.
Baca Juga:
Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras
"Nah
sejahtera dari masyarakat yang mana ini perlu dibuka, apakah petani, pedagang,
penjual, distributor, atau konsumen," katanya.
Menurut
Irwansyah, Kementerian Pertanian memiliki keberpihakan pada petani. Namun
Kementerian Perdagangan memiliki keberpihakan pada pedagang.
"Bulog
berpihak pada penjual dan distributor. DPR memiliki keberpihakan pada
konstituen atau pemilih," lanjut dia.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024
Sehingga,
menurut Irwansyah, perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah.
Sebab, dalam
demokrasi, yang diinginkan oleh publik bukan sekadar komunikasi tentang
keputusan suatu kebijakan.
Sebaliknya,
publik membutuhkan komunikasi yang menggambarkan proses pengambilan kebijakan
tersebut.
