Ia bahkan menyebut adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut.
Menurutnya, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) membuat pengawasan di kawasan perbatasan Papua belum berjalan maksimal.
Baca Juga:
DPR Puji dan Apresiasi Cara Kerja Mentan Amran Sulaiman
Karena itu, ia mendorong pemerintah menempatkan basis kapal pengawasan permanen yang terintegrasi dengan program KNMP di pulau-pulau terluar Papua.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.
Robert optimistis apabila pemerintah serius menghadirkan program KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali bangkit sebagai pusat industri tuna nasional seperti pada era kejayaan Jayanti Group, Usaha Mina, dan WIF.
Baca Juga:
Bahas Soal Mudik Lebaran, Komisi IV DPR RI Soroti Ketahanan Energi
Optimisme tersebut sejalan dengan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berencana membangun lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Program itu dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat hilirisasi industri perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.
Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di Indonesia, belum ada satu pun yang berada di Papua.
