Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
mengungkap penurunan mobilitas selama penerapan PPKM darurat baru berkisar di
angka 26-27 persen. Padahal Luhut menargetkan penurunan mobilitas warga saat PPKM
darurat 50 persen.
"Menurut analisis kami, dibutuhkan penurunan mobilitas
minimal, saya ulangi minimal, 30 persen dan ini sudah brief ke semua
teman-teman polisi maupun TNI, dan para gubernur, para bupati, dan wali kota,
30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut dalam konferensi
pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7).
Baca Juga:
Jokowi Sampaikan Ucapan Idulfitri 1444 Hijriah
Luhut menegaskan mobilitas masyarakat perlu diturunkan lagi
demi menghadapi penyebaran virus Corona varian Delta. Dia juga berharap di pekan
kedua PPKM darurat mobilitas warga sudah bisa menurun dan kasus Corona sudah
bisa ditekan.
"Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage
sampai minus 30, tapi yang paling baik minus 50 karena minus 50 itu menghadapi
tadi Delta varian. Sekarang ini masih di angka 26 yang paling tertinggi atau
mungkin 27, tapi itu hari baru kemarin. Jadi kita berharap kalau bisa dalam
minggu ini kita bisa dekat 50, 50 persen maksud saya, saya kira minggu depan
kita akan mulai lihat flattening kemudian kita melihat secara perlahan akan
mulai menurun," ujar dia.
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr
Windhu Purnomo menyarankan, agar PPKM darurat optimal, pemerintah harus
melakukan evaluasi pada enam hari pertama PPKM darurat. Koreksi aturan juga
dinilai sangat diperlukan.
Baca Juga:
Industri Retail Antisipasi Perubahan Konsumen di Masa Pascapandemi
"Pemerintah harus melakukan evaluasi pada enam hari
pertama setelah pemberlakuan PPKM darurat tersebut. Bila PPKM darurat ini tidak
dapat menekan penularan secara signifikan, kebijakan harus dikoreksi kembali.
Koreksi itu terletak pada pembatasan mobilitas," kata Windhu di Surabaya,
Senin (5/7).
Windhu juga mengatakan, vaksinasi tidak dapat dijadikan
solusi dalam waktu dekat. Sebab, jumlah vaksin yang dimiliki Indonesia belum
mencapai sepertiga penduduk, dengan jumlah vaksinasi yang masih berada di angka
40 juta dosis.
Sementara pasokan vaksin Indonesia masih bergantung dengan
luar negeri. Untuk itu, Windhu menyarankan hal terpenting yang harus dilakukan
pemerintah adalah meningkatkan tracing dan testing rate, membatasi mobilitas,
hingga mendisiplinkan masyarakat dalam prokes.
