WahanaNews.co | Tampaknya,
opsi perpanjangan masa PPKM Darurat tak terelakkan lagi. Namun, pemerintah
diminta memperhatikan nasib warga yang terdampak, terutama pekerja sektor
nonformal, dan berpenghasilan tidak tetap.
Baca Juga:
Jokowi Sampaikan Ucapan Idulfitri 1444 Hijriah
Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan jika dilihat dari
perkembangan kasus, hospitalisasi, tingkat kematian, dan elastisitas produksi
kesehatan, secara objektif perpanjangan PPKM Darurat merupakan hal yang tak
terelakan.
"Bahkan sudah menjadi prasyarat. Kalau tidak maka
jumlah kasus akan meledak, sistem pelayanan kesehatan bisa colaps," kata
Dradjad, Kamis (14/7).
Dradjad khawatir jika kondisi pandemi semakin parah, yang
akan menyebabkan terjadinya tragedi kesehatan dan kemanusiaan.
Baca Juga:
Industri Retail Antisipasi Perubahan Konsumen di Masa Pascapandemi
Jika PPKM Darurat diperpanjang, Dradjad meminta negara
memberikan bantuan ekonomi kepada kelompok masyarakat, yang ekonominya terpukul
paling berat oleh PPKM. Misalnya, berdasar data BPS per Agustus 2020, minimal
ada 78 juta penduduk yang bekerja di sektor informal atau sektor lain, dengan
penghasilan tidak tetap.
"Penghasilannya adalah penghasilan harian," kata Ketua Dewan
Pakar PAN ini. Kelompok masyarakat ini, lanjut Dradjad, penghasilannya akan
anjlok drastis atau bahkan hilang jika ada PPKM Darurat.
Dradjad menyadari keuangan negara sangat terbatas sehingg
tidak mungkin menanggung mereka semua, tapi setidaknya negara bisa membuat
paket ekonomi khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan harian ini.
"Silakan tim ekonomi pemerintah untuk mendesainnya," ungkap Dradjad.
Pertanyaannya uangnya dari mana?. Dradjad mengatakan mau
tidak mau Kementerian Keuangan harus lebih kreatif menggali sumber-sumber dana,
yang masih ada sekalipun sedang pandemi.
"Apakah benar masih ada? Saya tegaskan ada. Karena waktu itu
saya terlibat sendiri dalam salah satu lembaga negara. Bagaimana rincinya,
tidak mungkin saya sampaikan secara publik. Tapi ada dan insya Allah tidak
merugikan pelaku usaha," kata ekonom senior tersebut.
Hal lain yang harus diperhatikan, menurut Dradjad adalah
pemerintah harus memastikan PPKM Darurat akan efektif, tidak nanggung. Jangan
sampai masyarakat sudah terlalu lama di PPKM Daruratkan tapi kasusnya tidak
turun.
Dradjad menyarankan agar tokoh-tokoh masyarakat dan
pemerintah daerah memiliki sikap yang sama terhadap PPKM Darurat. Jangan sampai
daerah justru mendorong terjadinya kerumunan." Entah dengan alasan Idul
Adha atau kegiatan masyarakat lainnya. Jadi komunikasi persuasi dengan berbagai
kalangan sangat krusial," paparnya. [qnt]
