WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilannya mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Acara penyerahan uang pengganti tersebut digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung, jajaran kementerian, serta perwakilan lembaga penegak hukum.
Baca Juga:
Prabowo Beberkan Capaian Investasi dan Ekonomi Nasional: 1,9 Juta Lapangan Kerja Tercipta
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa nilai pengembalian tersebut bukan hanya angka besar di atas kertas, tetapi memiliki dampak strategis bagi pembangunan nasional, terutama bila dikelola secara tepat dan transparan untuk kepentingan rakyat.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ucap Presiden.
Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana hasil pengembalian korupsi untuk mendorong keadilan ekonomi dan mempersempit kesenjangan sosial.
Baca Juga:
Prabowo Umumkan Kementerian Haji dan Persetujuan Arab Saudi Bangun Kampung Indonesia
Salah satu program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah adalah pembangunan desa nelayan modern yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan dengan fasilitas lengkap hingga akhir tahun 2026.
Setiap desa nelayan akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar, yang mencakup pembangunan perumahan layak, infrastruktur air bersih, dermaga, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
