WahanaNews.co | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mulai mempersiapkan skema normal atau pelaksanaan secara offline untuk program Kartu Prakerja.
“Fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus kepada peningkatan skill (ketrampilan) penerimanya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Menurutnya, meskipun biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun, pelaksanaan Kartu Prakerja akan lebih mendorong pelatihan offline.
Seiring mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan berubah menjadi endemi, Pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja.
Skema normal berfokus pada peningkatan ketrampilan penerima dan bukan lagi semi bansos, di mana bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan.
Baca Juga:
Komitemen Bupati Samosir: Beri Bansos Tahunan untuk Lansia, Anak Terlantar, hingga Disabilitas
Melalui Program Kartu Prakerja dengan skema normal, Pemerintah mendorong pelatihan-pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan juga dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.
Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), para pemangku kepentingan mendiskusikan dan mendapatkan masukan dalam penyiapan pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja.
Berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Kementerian Lembaga (K/L) terkait, akademisi dan profesional, asosiasi dan industri, hingga lembaga-lembaga pelatihan hadir mengungkapkan berbagai masukan guna terlaksananya program Kartu Prakerja dengan lebih baik.
“Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya,” ujar Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede.
Kartu Prakerja terbukti memberikan dampak positif bagi penerima manfaat program dan dinilai mampu mentransformasi postur pasar kerja di Indonesia.
Berbagai hasil survei evaluasi dan riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei eksternal maupun lembaga luar negeri sejak tahun 2020-2022, menemukan bahwa program tersebut berdampak positif dalam meningkatkan ketrampilan dan kebekerjaan penerima manfaat.
Survei dan riset membuktikan bahwa 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Kemudian 90 persen penerima manfaat juga mengalami peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan ketrampilan kewirausahaan.
Program yang diluncurkan sejak bulan April 2020 lalu, telah diberikan kepada 12,8 juta orang penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia yang bersifat inkusif dan menjangkau kelompok rawan dan minoritas.
Program Kartu Prakerja hadir di 514 kabupaten/kota, dengan populasi 56 persen tinggal di desa dan 49 persen populasi gender adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.[mga]
