Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Jokowi terus mengarahkan agar ada langkah keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja APBN maupun APBD.
"Dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah yang benar-benar Tingkat Kandungan Dalam Negerinya (TKDN) itu tinggi. Bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalkan dengan 1-2 persen kemudian dibilang produk dalam negeri," kata Suharso.
Baca Juga:
Cawagub Jateng Hendi Resmikan Posko Pemenangan Andika-Hendi untuk Pilgub 2024
Oleh karena itu, pemerintah akan merancang regulasi sertifikasi produk-produk dalam negeri termasuk untuk yang masuk ke e-katalog.
Suharso juga menegaskan dengan lompatan dari 600 ribu produk dalam negeri yang sudah ada di e-katalog, pemerintah menargetkan bisa mencapai 1 juta produk dalam negeri pada akhir tahun ini.
Sementara, untuk tahun depan pemerintah menargetkan 2 juta produk dalam negeri per tahun depan.
Baca Juga:
Pemkab Hulu Sungai Utara Raih Kalimantan Selatan Government Procurement Award 2024
Sebelumnya, Jokowi geram dan melontarkan kata bodoh karena masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri.
Ia mengatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.
