Tak ada lagi penyelenggara sertifikasi elektronik asing
Pasal 13 UU ITE yang lama mengatur sertifikasi elektronik yang terdiri atas sertifikasi elektronik Indonesia dan asing. Revisi UU ITE meniadakan sertifikasi elektronik asing.
Baca Juga:
DPR Ketok Palu Revisi UU ITE, Simak Poin Perubahannya
Ada penambahan di pasal 13 yang berbunyi, "Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa tanda tangan elektronik, segel elektronik; penanda waktu elektronik; layanan pengiriman elektronik tercatat; autentikasi situs web; preservasi tanda tangan elektronik dan atau segel elektronik. Kemudian identitas digital dan atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik."
Berita bohong
Revisi UU ITE menambahkan aturan pidana penyebaran berita bohong di pasal 28 ayat (3). Ada aturan terkait berita bohong yang memicu kerusuhan.
"Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat," bunyi psal 28 ayat (3).
Baca Juga:
PLN Katakan Produksi Hidrogen Hijau Jadi Bahan Bakar Alternatif di Masa Depan
Polisi bisa tutup akun medsos
UU ITE jilid II memberikan wewenang kepada penyidik kepolisian atau pejabat ASN tertentu di lingkungan pemerintah yang relevan di bidang ITE untuk menutup akun media sosial.
Aturan pasal 43 huruf i ditambah menjadi, "memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan atau aset digital."
