WAHANANEWS.CO, Jakarta - Mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terlibat dalam kasus keracunan makanan program makan bergizi gratis (MBG) ternyata baru beroperasi kurang dari satu bulan.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga:
Keracunan Massal MBG, BPOM Temukan 13 Kelalaian Fatal di SPPG
"Berdasarkan data kami sebagai pengawas kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem. Dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat laik hygiene sanitation," ujar Taruna.
BPOM mencatat dari hasil pengawasan periode Agustus–September 2025, ada 18 dari 19 SPPG terkait kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG yang baru beroperasi kurang dari sebulan.
"Data ini menunjukkan, 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi ternyata itu itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini (keracunan makanan). Sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini, itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut," jelas Taruna.
Baca Juga:
Rapat DPR Memanas, Anggota Komisi IX Ungkap SPPG Diisi Anak, Istri hingga Besan Pemilik
Lembaga pengawas ini merinci sejumlah temuan terkait dapur penyedia MBG yang menyebabkan KLB, mulai dari aspek sanitasi, penjamah pangan, hingga distribusi makanan.
Pada poin higiene dan sanitasi, ditemukan pembersihan peralatan dan tray (nampan MBG) yang tidak optimal serta kebersihan bangunan dan lingkungan SPPG yang buruk.
Di sisi penjamah pangan, BPOM mendapati tenaga pengolah belum memiliki pengetahuan cukup soal keamanan pangan, sementara praktik pengolahan makanan sehat tidak dijalankan secara konsisten, seperti penggunaan masker, sarung tangan, hingga hair net.
Sementara itu pada aspek distribusi, BPOM menemukan makanan MBG sering dikirim lebih dari empat jam setelah dimasak, bahkan distribusinya bercampur antar batch tanpa memperhatikan urutan waktu pemasakan.
Melihat kondisi ini, BPOM menekankan perlunya perbaikan total dalam manajemen SPPG, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
"Saya kira penyelesaian masalahnya kalau SPPG kita selesaikan Insyaallah berikutnya tidak terjadi lagi kejadian yang kita tidak inginkan," tambah Taruna.
Data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pertengahan September 2025 mencatat total kasus keracunan MBG secara nasional mencapai 4.711 kasus dan tersebar di tiga wilayah besar di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan korban terbanyak yakni 2.606 kasus sejak Januari 2025.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
