"Jadi bisa dilihat kembangannya itu ini cukup baik, kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden," kata Luky menggambarkan optimisme pemerintah dalam mengejar target penyaluran.
Ia merinci bahwa anggaran tersebut ditujukan untuk 31,2 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:
Realisasi Rendah, Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Ditarik Menkeu
Pemerintah menargetkan agar hingga akhir tahun jumlah penerima manfaat bisa meningkat menjadi 82,9 juta orang dan jumlah satuan layanan diperluas hingga 25.000 titik SPPG agar cakupan program tidak hanya merata tapi juga tepat sasaran.
"Kalau lihat tadi akselerasinya sudah sangat cukup bagus dan kita masih cukup optimis, kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya," tuturnya.
Sebelumnya pada Senin (13/10/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembalikan Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto karena menilai dana tersebut kemungkinan tidak akan habis terserap dalam periode tahun berjalan.
Baca Juga:
Soroti Anggaran Gizi Minimalis dan Makanan Basi, DPRD Blora Pertanyakan Peran TNI di Dapur MBG
"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun ditambah dana standby Rp 100 triliun, dari total tersebut Rp 99 triliun berhasil terserap sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Dadan dalam keterangan resminya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mulai tahun depan BGN akan menerima anggaran jauh lebih besar yakni Rp 268 triliun yang menjadikan lembaga tersebut sebagai entitas dengan alokasi dana tertinggi dalam kabinet.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp 67 triliun sehingga total dukungan fiskal dalam APBN 2026 untuk menopang pelaksanaan program makan bergizi gratis mencapai Rp 335 triliun.
