Zulhas juga menekankan perlunya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat.
“Termasuk menyiapkan tenaga kerja yang membantu menjalankan koperasi yaitu PPPK daerah sebanyak 2–3 orang yang merupakan warga asli desa atau kecamatan tersebut,” tambahnya.
Baca Juga:
Prabowo dan Presiden Boluarte Tegaskan Arah Kemitraan Strategis Indonesia–Peru
Ia juga mendorong percepatan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama dalam pelaporan dan penyaluran kredit agar koperasi bisa segera beroperasi.
“Kemudian Himbara percepatan pelaporan kredit agar bisa langsung berjalan, Peraturan Menkeu sudah ada jadi sudah bisa berjalan,” ujarnya.
Zulhas menjelaskan, setelah beroperasi, Kopdes Merah Putih akan menjadi sarana strategis pemerintah dalam melaksanakan berbagai program, mulai dari operasi pasar, penyediaan makanan bergizi gratis, hingga fasilitasi energi baru terbarukan.
Baca Juga:
Prabowo Sambut Meriah Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka
Untuk mempercepat proses ini, ia meminta para gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota dan berkolaborasi dengan BUMN yang memiliki bidang usaha potensial untuk dikerjasamakan dengan koperasi.
Dengan hampir 100 persen satgas daerah terbentuk, Zulhas optimistis percepatan operasional Kopdes Merah Putih dapat terlaksana melalui semangat gotong royong.
Ia menambahkan, pada tahap awal, koperasi desa perlu mengadopsi model bisnis yang cepat memberikan keuntungan sehingga dapat menjadi pusat kegiatan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di desa.
