WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mengadakan rapat di hotel maupun restoran selama dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.
Ia menekankan pentingnya mendukung bisnis hospitality, terutama yang sedang menghadapi tantangan ekonomi.
Baca Juga:
Cegah Lesunya Ekonomi, Mendagri Instruksikan Pembentukan Tim Khusus di Daerah
Menurut Tito, hotel dan restoran adalah bagian dari rantai pasok yang harus tetap dijaga keberlanjutannya.
Di tengah upaya penghematan anggaran saat ini, ia menganggap sektor ini masih layak diberi ruang untuk tetap beroperasi.
"Saya sampaikan, tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai. Kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan," kata Tito dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional ADKASI 2025–2030 dan Seminar Nasional ADKASI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:
PLN UP3 Sumedang Sukseskan detikcom Regional Summit, Berhasil Hadirkan Listrik Andal Tanpa Padam
Ia juga menegaskan bahwa banyak pelaku usaha di sektor hospitality menggantungkan kelangsungan usahanya pada kegiatan pemerintah.
Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah sangat vital dalam mendukung industri ini agar tetap berjalan.
Tito menambahkan, sektor tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi lain seperti jasa logistik hingga hiburan.
