Maka, meski ada efisiensi fiskal di tingkat daerah, ia menilai hal itu tidak seharusnya membuat kegiatan di sektor ini berhenti.
"Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK. Jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain," ucapnya.
Baca Juga:
Cegah Lesunya Ekonomi, Mendagri Instruksikan Pembentukan Tim Khusus di Daerah
Tito mengungkapkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjaga keberlangsungan sektor hospitality. Ia pun menyatakan tidak ingin membatasi terlalu detail soal teknis pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran.
Alasannya, menurut Tito, jika terlalu ketat diatur melalui Permendagri, maka akan menyulitkan daerah dalam menerapkannya. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya pada kebijakan masing-masing kepala daerah.
"Oleh karena itulah saya lebih banyak menggunakan silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama. Tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik," ujarnya.
Baca Juga:
PLN UP3 Sumedang Sukseskan detikcom Regional Summit, Berhasil Hadirkan Listrik Andal Tanpa Padam
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
