"Dengan kemajuan teknologi itu, ide mencetak kalender kertas itu terlihat sebuah ide primitif, kuno, sudah ketinggalan zaman. Apalagi untuk pengadaannya harus menggunakan anggaran yang besar, rasa-rasanya itu hanya sebuah pemborosan," ujar Lucius.
Lebih lanjut, Lucius menyoroti pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar yang dinilai tidak menjawab apa yang menjadi kritikan publik.
Baca Juga:
FORMAPPI: Ke Mana Komisi III DPR dalam Kasus Brigadir J?
Dia menyebut, Indra hanya menjelaskan terkait jenis kalender dan biayanya untuk merasionalisasi anggaran proyek kalender.
"Klarifikasi Sekjen DPR Indra Iskandar tak sedikitpun menyentuh alasan publik mengkritik pencetakan kalender dengan anggaran hingga Rp 1 miliar. Indra hanya bicara tentang jenis kalender yang mau dicetak dan biaya per kalendernya demi bisa merasionalisasi anggaran hampir semilyar yang dijatah untuk pencetakan kalender tersebut," ucapnya.
DPR Anggarkan Rp 955 Juta untuk Cetak 20 Ribu Kalender
Baca Juga:
Soal Tender Gorden Rumah Dinas Rp 43,5 Miliar, KPK Wanti-wanti DPR
Diketahui, Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara soal anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta. Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023.
"Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember," kata Indra ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (27/8/2022).
Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung.
