WahanaNews.co | Menteri Keuangan (Menkeu), Sri
Mulyani Indrawati, kembali mengungkap lambatnya Pemerintah Daerah (Pemda) menyalurkan BLT Desa.
Padahal,
ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30 persen dari Dana Desa Rp 72 triliun yang
disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Dengan
anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300.000 per bulan
selama 12 bulan.
"Realisasinya
masih 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT Desa ini bisa diberikan
untuk 8 juta KPM, di mana mereka bisa mendapatkan Rp 300.000 per bulan selama
12 bulan," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN
Kita, Rabu (21/7/2021).
Dia
mengungkapkan, realisasi penyaluran tiap desa berbeda-beda.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Namun,
kebanyakan atau 163 daerah realisasinya baru mencapai Rp 983 miliar dari
anggaran Rp 11,51 triliun yang tersedia, atau setara dengan 8,2 persen dari
pagu.
"Bahkan
tidak ada Rp 1 triliun realisasinya. Ini di 163 kabupaten/kota dengan jumlah
desa yang mendapat penyaluran itu baru 25.547 desa," tutur Ani.
Mantan
Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, hanya 21 pemda yang menyalurkan
BLT Desa di atas 50 persen hingga Juli 2021.
