WahanaNews.co | Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, kembali menyayangkan penerbitan Surat Perintah oleh Staf
Khusus Presiden yang menjadi kontroversi beberapa hari terakhir ini.
Pasalnya, Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Staf Khusus milenial Presiden, Aminuddin Ma`ruf, kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa PTKIN, telah melampaui dan keluar dari kewenangan seorang Staf Khusus.
BACA JUGA
Mantan KSAU: Rizieq Jangan Berkata Seenak Jidatnya Saja
Syarief Hasan menyebutkan bahwa Staf Khusus tidak memiliki kewenangan eksekutif yang bersifat
memerintah.
"Staf Khusus diangkat untuk memberikan pandangan dan masukan secara internal
kepada Presiden, bukan untuk memerintah,” tegas Syarief kepada wartawan, Kamis
(12/11/2020).
BACA JUGA
Diduga Soal Ekspor Lobster, KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo
Menurut Syarief Hasan, seorang Staf
Khusus memang diperbolehkan berdialog dengan siapapun.
"Staf Khusus boleh berdialog sebagai bagian dari kemerdekaan berkumpul
dan berserikat. Akan tetapi, Staf Khusus tidak boleh mengeluarkan Surat Perintah yang lazimnya diterbitkan dalam hubungan antara atasan dan
bawahan,” ungkap Syarief Hasan.
