Wahananews.co | Sejak tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia menerima 14 permintaan klarifikasi dari Special Procedures Mandates Holders (SPMH) terkait isu-isu di Papua.
SPMH sendiri merupakan sekelompok pakar independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait implementasi HAM maupun kondisi HAM yang bersifat darurat di suatu negara.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Syarif Hasan menilai bahwa tujuan dari apa yang telah dilakukan SPMH tersebut merupakan salah satu strategi bagi segelintir orang.
"Jadi sebenarnya tujuannya SPMH ini adalah salah satu strategi bagi segelintir orang yang mendesain bagaimana agar permasalahan yang sebenarnya kecil tetapi kalau berulang-ulang dilakukan di tingkat nasional akan terjadi pembenaran sehingga masyarakat dunia akan mengatakan oh inilah yang terjadi di Indonesia," kata Syarif. Kamis (7/4/2022).
Untuk itu, Syarif menekankan, hal tersebut perlu disikapi dengan baik.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
"Kita jangan melihat dari sisi pelanggaran HAM-nya saja, tetapi dasar strategi mereka melakukan mengapa ini yang paling penting, karena kita juga bisa menulis apa-apa yang mereka lakukan. Terakhir, korban dari TNI itu luar biasa anak-anak kecil yang menjadi korban," Tutup politisi Partai Demokrat itu. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
