Generasi Millennial dan Gen Z sangat berpengaruh, pendekatan yang dilakukan pun harusnya berubah dan menggunakan metode yang tepat. Bagi Gen Z, harus di tampilkan hal yang langsung tepat sasaran. Hal lain, tingkat konsumsi media, sudah paling tinggi dan naik. Sedangkan televisi menurun, dengan waktu konsumsi internet lebih panjang.
"Regulasi terkait dengan internet, otomatis bebas merdeka dalam pemilu 2024 lalu. Menariknya adalah semua calon menggunakan robot atau bot, yang membedakan adalah jumlahnya" kata Arif.
Baca Juga:
The Lead Institute Universitas Paramadina Gelar Diskusi Kepemimpinan Profetik dan Pilkada 2024
"Dari segi politik dan issue harus dibedakan dari kebutuhannya masing-masing. Namun dalam konteks Jakarta akan dilihat koalisi-koalisi yang tergabung, bagaimana dinamika yang tidak terjadi saat pemilu tetapi terjadi di pilkada" hal ini disampaikan oleh Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun, MIP atau yang akrab disapa Pak Aman, dosen Universitas Paramadina.
Media yang tersedia di sebuah daerah, tidak bisa diselesaikan dengan media sosial. Hal tersebut bergantung kepada daerahnya sendiri, bagaimana cara menanganinya menggunakan media konvensional, media tatap muka dengan para tokoh, atau media sosial.
"Tidak semua cara yang digunakan di Jakarta ampuh di gunakan di daerah lain. Influencer lokal dipergunakan di berbagai daerah, jika mau masuk ke mikro strategi ini sangat penting. Ketika praktik sangat penting untuk melihat data-data ini" tegasnya.
Baca Juga:
Universitas Paramadina Dorong Literasi Investasi Reksa Dana di Kalangan Mahasiswa
Erik Ardiyanto, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina melihat kondisi hari ini, dalam strategi komunikasi perlu diketahui bahwa komunikasi politik berjalan di dalam konteks demokrasi terutama di dalam ruang publik. Tetapi, indeks demokrasi Indonesia menurun, tentu dengan situasi Pilpres saat ini mengenai politik dinasti, pengerahan kekuatan dan lain sebagainya sangat berpengaruh.
Memang demokrasi jika merujuk pada trias politica, komunikasi politik sering dilihat dalam bentuk penyampaian kebijakan publik, tetapi jarang dilihat dalam bentuk gerakan para akademisi, guru besar yang menyuarakan terkait dengan protesnya terhadap isu demokrasi diartikan sebagai komunikasi politik.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
