WahanaNews.co | Bupati Kepulauan Meranti M Adil mengungkapkan rasa kecewanya pada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu berisi iblis ataukah setan.
Mulanya, hal itu disampaikan saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (9/12).
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Terima DBH Sawit Rp36,9 Miliar dari Pusat Tahun 2024
Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Melalui sesi tanya jawab, Adil bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Adil mengatakan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, namun dirinya tidak mendapat penjelasan lebih detail soal penerimaan daerah yang diterima.
Baca Juga:
Gelontorkan Rp8,3 Triliun, Sri Mulyani Berharap Kemiskinan di Madura Berkurang
Ia makin kesal karena karena permintaan untuk berdiskusi dengan Kemenkeu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Menurutnya, respons itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya, dilansir dari detikcom.
Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel pada perencanaan pembahasan APBD. Namun, pada pembahasan APBD 2023 direncanakan naik usai mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel bernilai US$100 setara Rp1.560.300 (asumsi kurs Rp15.603).
