"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Terima DBH Sawit Rp36,9 Miliar dari Pusat Tahun 2024
Perhitungan DBH
Masih merasa tak puas, Adil pun mengejar perwakilan Kemenkeu dalam rapat koordinasi nasional di Pekanbaru. Namun justru ia mendapati adanya perbedaan hitungan DBH dari hasil minyak bumi di Meranti.
"Hari ini pak, saya kejar lagi bapak ke sini (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman). Saya mau tahu kejelasannya, apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi yang mana, 60 dolar atau 80 dolar yang bapak sampaikan atau 100 dolar sesuai pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi," kata Adil.
Baca Juga:
Gelontorkan Rp8,3 Triliun, Sri Mulyani Berharap Kemiskinan di Madura Berkurang
Emosi Adil makin memuncak hingga akhirnya ia minta diberikan surat agar tak ada lagi pengeboran minyak di Meranti. Menurutnya, tak masalah jika daerahnya tidak ada pengeboran minyak bumi.
Menurutnya, saat ini ada 13 sumur minyak yang dibor sepanjang tahun ini. Sementara tahun depan akan bertambah menjadi 19 sumur dengan target 9.000 barel/hari.
"Saya berharap nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Dari pada uang kami dihisap sama pusat," kata Adil tegas.
