WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus disebut-sebut dalam kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Namun demikian, Jokowi tetap santai menanggapi segala isu yang menyeret namanya dalam kasus tersangka suap Hasto.
Baca Juga:
Febri Diansyah Santai Dihujani Kritik atas Keputusannya Bela Hasto Kristiyanto
Menanggapi isu tersebut, Jokowi pun heran dengan pernyataan Hasto Kristiyanto tersebut.
"Lha wong mengancam untuk tidak dipecat itu gunanya apa? Untungnya apa, ruginya apa? Itu lho. Wong dipecat juga biasa-biasa saja," ujarnya dikutip dari Merdeka, Kamis (27/3/2025).
"Hahaha. Apa coba? Coba dipikir secara logika, secara logika," sambungnya.
Baca Juga:
Novel Baswedan Sindir Febri Diansyah: Dulu Antikorupsi, Kini Bela Koruptor
Diketahui, Hasto menyebut nama Jokowi dalam eksepsi di sidang Tipikor, Jumat (21/3/2025). Lalu, bagaimana reaksi Jokowi namanya diseret oleh Hasto?
Tak terlalu panjang lebar, Jokowi menilai, namanya yang diseret dalam persidangan adalah hal yang biasa.
"Biasa," ucap Jokowi singkat di kediaman pribadi Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo.
Dalam sidang tersebut Hasto juga mengeklaim puncak intimidasi yang dia terima terjadi saat PDIP memecat Jokowi. Dengan adanya keputusan itu membuat kasus Harun Masiku kerap dikaitkan dengan dirinya dan PDIP.
Sementara itu, sebelumnya Hasto Kristiyanto kembali menjalani persidangan Jumat (21/3/2025) lalu. Dalam berkas eksepsinya, Hasto sempat mempertanyakan kasus tersangka Harun Masiku yang selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada dirinya.
Hasto pun menyeret nama Jokowi dalam sidang nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor tersebut. Ia mengaku menerima ancaman akan jadi tersangka apabila Jokowi dipecat dari PDIP.
"Bahwa sejak Agustus 2023 saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah Pemilu Kepala daerah Tahun 2024," ujar Hasto membacakan eksepsinya.
Hasto menuturkan puncak intimidasi terjadi saat PDIP resmi memecat Jokowi.
Menurut dia, keputusan partai tersebut memantik amarah sehingga kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron) digunakan sebagai alat menekan.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
