WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah tidak terburu-buru menanggapi tawaran hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia.
Ia menekankan bahwa label “gratis” tidak serta-merta berarti tanpa konsekuensi, karena ada potensi beban biaya jangka panjang yang perlu dihitung secara cermat.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Sudah Tandatangani dan Sahkan RUU TNI
Sebagai latar belakang, Parlemen Italia pada 28 April 2026 telah menyetujui rencana pemerintahnya untuk menyerahkan kapal induk tersebut kepada Indonesia.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral kedua negara, sekaligus solusi untuk menghindari tingginya biaya pembongkaran kapal yang sudah berusia tua.
“Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan: tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Karena itu, keputusan ini harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari nilai hibahnya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya kepada Parlementaria, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga:
TB Hasanuddin Desak Panglima TNI Segera Tarik Prajurit dari Jabatan Sipil
Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama adalah biaya pemeliharaan yang tidak kecil. Berdasarkan analisis dari The National Interest, Angkatan Laut Italia mengeluarkan sekitar 5 juta euro (sekitar Rp101 miliar) per tahun untuk merawat kapal tersebut.
Sementara itu, biaya pembongkaran kapal bahkan diperkirakan mencapai 19 juta euro (sekitar Rp387 miliar).
“Angka ini tentu akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia, di luar kebutuhan biaya operasional lainnya,” tuturnya.
Selain soal biaya, TB Hasanuddin juga menyoroti usia kapal yang telah mencapai sekitar empat dekade sejak pertama kali beroperasi pada 1985.
Secara umum, kapal perang dirancang dengan masa pakai antara 30 hingga 40 tahun, sehingga kondisi kapal dinilai sudah mendekati batas akhir masa operasionalnya.
Menurutnya, meskipun kapal tersebut masih bisa diperpanjang masa pakainya melalui modernisasi, durasi penggunaannya kemungkinan hanya sekitar 10 tahun ke depan.
Proses peningkatan kemampuan itu pun memerlukan biaya besar, mulai dari pembaruan sistem radar, komunikasi, persenjataan, hingga penyediaan suku cadang dan pelatihan kru.
“Hal ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran pertahanan dalam jangka menengah,” sebut purnawirawan TNI tersebut.
Aspek lain yang turut disorot adalah masalah interoperabilitas. Kapal induk Giuseppe Garibaldi dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur jenis AV-8B Harrier II, yang tidak sejalan dengan armada udara Indonesia saat ini seperti F-16, Sukhoi, maupun Rafale.
Ia menilai, penggunaan Harrier II memiliki keterbatasan karena hanya dioperasikan oleh sejumlah kecil negara dan bahkan direncanakan akan dipensiunkan oleh Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam ketersediaan suku cadang serta dukungan logistik jangka panjang.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam jaminan ketersediaan suku cadang dan dukungan logistik,” terangnya.
Di akhir pernyataannya, TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
