WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Ketua Umum Konfederasi (Waketum) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite, Pimpinan Yorrys Raweyai mendorong pemerintah menjadikan penguatan produksi nasional sebagai strategi utama penyelamatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas rupiah, dan pembukaan lapangan kerja secara luas.
Menurut Arnod Sihite yang juga anggota LKS Tripartit Nasional, pelemahan rupiah terhadap dolar AS menunjukkan Indonesia masih terlalu bergantung pada impor pangan dan kebutuhan industri. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat, harga kebutuhan pokok naik, biaya produksi industri membesar, dan daya beli masyarakat ikut tertekan.
Baca Juga:
KSPSI Tanggapi Pidato Presiden di Mayday 2026, Soroti Implementasi dan Kepastian Teknis
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Penguatan produksi dalam negeri harus menjadi agenda utama negara agar ekonomi nasional lebih kuat dan lapangan kerja semakin luas,” ujarnya, Minggu.
Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar besar, dan tenaga kerja melimpah yang seharusnya mampu menopang kebutuhan nasional, khususnya di sektor pangan dan industri strategis.
Namun hingga kini, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting seperti gula, kedelai, jagung, susu, daging, buah-buahan, bahan kimia, baja, mesin industri, elektronik, hingga farmasi.
Baca Juga:
KSPSI Suarakan 10 Tuntutan di Mayday 2026, Desak Penyelesain Pesangon PT Sritex
Menurut Ketua Umum Federasi serikat Pekerja percetakan penerbitan dan media Informasi KSPSI itu, tingginya arus impor menyebabkan triliunan rupiah terus mengalir ke luar negeri, sementara sektor pertanian, UMKM, dan industri nasional belum diberi ruang optimal untuk tumbuh dan menyerap tenaga kerja secara maksimal.
“Nilainya sangat drastis, menurut data BPS mencapai 300 hingga 350 triliun rupiah setiap bulan. Kalau dihitung dalam satu tahun, angkanya bisa menembus 3.600 sampai Rp4.000 triliun rupiah,” ujar Arnod.
Dengan demikian, KSPSI mendorong pemerintah menjalankan langkah konkret dan terukur dapat memperkuat subsidi pupuk dan bibit unggul,membangun irigasi dan modernisasi alat pertanian, membatasi impor saat musim panen, memperkuat peran koperasi dan Bulog, meningkatkan TKDN dalam proyek pemerintah dan BUMN,mempercepat hilirisasi industri nasional, membangun kawasan industri berbasis daerah,serta memperkuat pendidikan vokasi, SMK, dan politeknik industri.
Arnod menilai langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produksi nasional, mengurangi tekanan impor, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, manufaktur, logistik, dan industri pengolahan.
Ia juga menegaskan bahwa impor tetap diperlukan dalam kondisi tertentu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun impor harus dilakukan secara selektif dan tidak mematikan produksi dalam negeri.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan terhadap produksi nasional agar ekonomi tumbuh lebih kuat, pengangguran menurun, dan kesejahteraan rakyat semakin merata,” tegasnya.
“Jika produksi nasional diperkuat dan industri dalam negeri tumbuh, maka perputaran ekonomi akan lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia sendiri. Dampaknya bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, tetapi juga terbukanya jutaan lapangan kerja baru dan meningkatnya daya beli masyarakat," tutur Arnod.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
