Ia meminta seluruh unsur pemerintahan daerah, termasuk keluarga pejabat, untuk menerapkan kesederhanaan dalam berbagai kesempatan.
"Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana," tuturnya.
Baca Juga:
Honorer Bawaan Timses Jadi Sorotan, Tito: Datang Jam 8 Pulang Jam 10
Sebelumnya, Tito juga telah meminta agar kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menyelenggarakan acara yang berlebihan seperti pesta atau hiburan berskala besar.
Ia menekankan peran strategis kepala daerah dalam menciptakan iklim sosial yang stabil, terutama di tengah meningkatnya gelombang unjuk rasa dalam sepekan terakhir.
"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Baca Juga:
IPDN Bekali Pemahaman Pentingnya Moral dan Knolwledge Para Praja di Era Digital Governance
Tito juga mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
Ia menekankan pentingnya setiap pejabat berbicara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan gejolak sosial baru.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan Mendagri Tito sebagai langkah yang tepat untuk menjaga ketenangan masyarakat.
