Ia berpandangan bahwa pemberian kebebasan kepada petani untuk memilih komoditas yang sesuai tidak hanya akan meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, petani dapat berinovasi serta mengembangkan usaha tani berdasarkan kebutuhan pasar maupun kondisi wilayah masing-masing.
Baca Juga:
Setjen DPR RI Evaluasi Kinerja Anggaran Semester I 2026, Tekankan Tata Kelola yang Efektif dan Akuntabel
"Yang saya kritik adalah kenapa tidak membiarkan petani punya inisiatif. Ini mengingatkan saya pada pola tanam paksa di zaman kolonial. Kalian bebas bertani, tetapi harus menanam komoditas tertentu. Jadi, itu yang saya sampaikan hanya supaya kulturnya sedikit berubah," tegasnya.
Lebih lanjut, Totok berharap pola hubungan antara Perhutani, koperasi, dan kelompok tani dapat dibangun melalui komunikasi yang lebih terbuka serta mengedepankan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurutnya, model kemitraan yang sehat tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi, tetapi juga harus memberikan ruang bagi petani untuk berinisiatif, berkreasi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Baca Juga:
DPR Minta Publik Tak Berspekulasi soal Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Transisi BI Dipastikan Aman
Ia juga menekankan bahwa kemitraan yang saling menguntungkan akan menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pengelola kawasan hutan dan masyarakat sekitar.
Dengan demikian, keberadaan Perhutani diharapkan tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan kawasan hutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani penggarap yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan hutan tersebut.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
