WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif penyelarasan tarif khusus transportasi publik menjadi Rp8 pada 17 Agustus 2026 sebagai bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang dapat dikembangkan menuju integrasi transportasi Aglomerasi Jabodetabekjur.
"Tarif Rp8 memang berlaku dalam momentum kemerdekaan, tetapi kami melihat ada pesan yang lebih besar di balik kebijakan ini, yaitu pemerintah pusat dan daerah ternyata bisa menyelaraskan kebijakan transportasi untuk masyarakat yang setiap hari bergerak melintasi batas wilayah," kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga:
Danau Toba Dikaji Jadi KEK, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Ciptakan Pusat Pertumbuhan Baru Sumatera Utara
Menurut Tohom, Jakarta tidak dapat lagi memandang persoalan transportasi hanya berdasarkan batas administratif karena mobilitas masyarakat telah menyatu dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, dan wilayah sekitarnya.
Ia menilai perjalanan masyarakat dari kawasan penyangga menuju Jakarta maupun sebaliknya telah membentuk satu ekosistem ekonomi dan mobilitas yang membutuhkan kebijakan lintas daerah.
"Orang tinggal di Bogor tetapi bekerja di Jakarta, tinggal di Bekasi bekerja di Tangerang, atau dari Cianjur masuk menuju pusat aktivitas Jabodetabek, sehingga pemerintah juga harus melihat mereka sebagai bagian dari satu ekosistem mobilitas," ujar Tohom.
Baca Juga:
PT Bukit Asam Dorong KEK untuk Proyek DME, MARTABAT Prabowo-Gibran: Hilirisasi Jangan Berhenti di Wacana
Menurutnya, penyamaan tarif khusus pada moda yang dikelola Pemprov DKI dan pemerintah pusat menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan transportasi lintas operator bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.
Momentum tersebut dinilai dapat menjadi contoh untuk memperkuat koordinasi tarif, rute, simpul perpindahan, jadwal, hingga sistem pembayaran transportasi di seluruh Aglomerasi Jabodetabekjur.
"Ke depan masyarakat jangan dipusingkan oleh batas kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, atau BUMD ketika mereka menggunakan transportasi publik," kata Tohom.
Ia mengatakan masyarakat pada dasarnya membutuhkan perjalanan yang mudah, terjangkau, terintegrasi, dan memiliki kepastian waktu dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.
Karena itu, MARTABAT Prabowo-Gibran memandang integrasi transportasi Aglomerasi Jabodetabekjur perlu ditempatkan sebagai agenda strategis untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mengurangi beban kemacetan.
"Transportasi massal harus dibangun berdasarkan pola pergerakan masyarakat, bukan berhenti pada garis batas administrasi pemerintahan," ujarnya.
Tohom menilai kebijakan tarif Rp8 juga dapat menjadi kesempatan untuk menarik masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi agar mencoba MRT, LRT, Commuter Line, TransJakarta, dan angkutan umum lainnya.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus diikuti kualitas pelayanan yang baik agar ketertarikan masyarakat terhadap transportasi publik tidak hanya berlangsung selama program tarif khusus.
"Tarif murah membuat masyarakat mau mencoba, tetapi konektivitas, kenyamanan, ketepatan waktu, dan kemudahan berpindah moda yang akan membuat mereka menjadi pengguna tetap," kata Tohom.
Ia berpandangan peningkatan jumlah pengguna transportasi massal akan memberikan manfaat besar terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi bahan bakar, polusi, serta biaya perjalanan masyarakat di kawasan metropolitan.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa Aglomerasi Jabodetabekjur membutuhkan sebuah sistem transportasi yang dipandang sebagai satu kesatuan meskipun layanan dan infrastrukturnya dikelola oleh banyak institusi.
"Jabodetabekjur secara ekonomi dan mobilitas sudah menjadi satu kawasan, maka transportasinya juga harus bergerak menuju satu sistem yang terintegrasi," ujar Tohom.
Menurutnya, integrasi tersebut dapat dimulai dari penguatan simpul pertemuan antara Commuter Line, MRT, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, TransJakarta, TransJabodetabek, serta angkutan pengumpan di daerah penyangga.
Ia mengatakan integrasi fisik juga perlu dilengkapi dengan integrasi informasi perjalanan dan pembayaran agar perpindahan antarmoda semakin sederhana.
"Bayangkan kalau masyarakat dari kawasan penyangga dapat berpindah dari angkutan pengumpan ke kereta, kemudian MRT, LRT, atau bus dengan sistem pembayaran dan informasi perjalanan yang semakin terhubung, itu yang harus kita tuju," kata Tohom.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat transportasi sebagai instrumen pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan aglomerasi dan bukan hanya sebagai solusi kemacetan Jakarta.
Konektivitas yang semakin baik dinilai dapat membuka akses masyarakat menuju kawasan industri, pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan berbagai pusat ekonomi baru di luar Jakarta.
"Kalau konektivitas Jabodetabekjur semakin baik, kegiatan ekonomi tidak harus semuanya menumpuk di pusat Jakarta karena pusat-pusat pertumbuhan baru akan semakin mudah dijangkau masyarakat," ujarnya.
Tohom melihat arah tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membangun konektivitas yang mampu mendorong produktivitas sekaligus pemerataan ekonomi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kawasan aglomerasi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meninggalkan ego sektoral dalam mengelola persoalan lintas wilayah.
"Jabodetabekjur membutuhkan orkestrasi, karena kemacetan Jakarta tidak bisa diselesaikan Jakarta sendirian dan persoalan mobilitas daerah penyangga juga tidak dapat diselesaikan masing-masing daerah secara terpisah," kata Tohom.
Ia berharap koordinasi yang menghasilkan kesamaan tarif Rp8 pada momentum HUT ke-81 RI dapat menjadi simbol bahwa kolaborasi lintas kewenangan memungkinkan dilakukan apabila kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai tujuan bersama.
"Kalau tarif bisa diselaraskan, ke depan kita harus berani melangkah lebih jauh dengan menyelaraskan jaringan, layanan, pembayaran, dan perencanaan transportasi Aglomerasi Jabodetabekjur," ujar Tohom.
Menurut Tohom, visi akhirnya adalah membangun kawasan metropolitan yang membuat masyarakat dapat bergerak dengan mudah tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
"Transportasi publik yang terintegrasi adalah urat nadi aglomerasi, karena semakin lancar pergerakan manusianya, semakin produktif pula Jabodetabekjur sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar Indonesia," kata Tohom.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi tarif khusus transportasi publik pada 17 Agustus 2026 dari rencana awal Rp1 menjadi Rp8 setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan Balai Kota, maka untuk tanggal 17 Agustus, kami merevisi tarifnya tidak Rp 1 tetapi Rp 8, supaya tarif yang diputuskan atau dikelola oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta sama," kata Pramono di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
Dengan kebijakan tersebut, TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta akan menerapkan tarif khusus Rp8 pada 17 Agustus 2026.
"Sehingga dengan demikian, semua tarif pada dalam rangka peringatan 17 Agustus adalah Rp 8," tutur Pramono.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga menetapkan tarif khusus Rp8 untuk perjalanan LRT Jabodebek dan Commuter Line pada 17 Agustus 2026 serta memberikan diskon 17 persen untuk tiket kereta api ekonomi komersial.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik.
"Di setiap perjalanan ada keluarga yang ingin ditemui, tujuan yang ingin dicapai, dan momen yang ingin dirayakan, pada Hari Kemerdekaan, KAI ingin semakin banyak masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan kereta api dan merayakan kebersamaan sebagai bangsa," ujar Bobby dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
[Redaktur: Sandy]
